Rencana pemerintah untuk menjatuhkan sanksi hingga memblokir Cloudflare kembali memunculkan diskusi luas di kalangan pakar keamanan siber dan pelaku industri digital. Cloudflare selama ini menjadi penyedia infrastruktur penting yang digunakan ribuan situs legal di Indonesia. Karena itu, kebijakan pemblokiran dinilai perlu dipertimbangkan dengan sangat hati hati agar tidak menimbulkan efek samping yang dapat mengganggu stabilitas internet nasional.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar sesuai peraturan, layanan Cloudflare disebut digunakan sejumlah situs judi online untuk menyembunyikan server asli. Pemerintah memberikan batas waktu empat belas hari kerja bagi perusahaan untuk melakukan pendaftaran. Jika tidak, sanksi administratif termasuk kemungkinan pemutusan akses dapat diberlakukan.
Menurut Afif Hidayatullah, Threat Consultant di ITSEC Asia, langkah pemblokiran Cloudflare tidak menyasar akar persoalan situs judi online. Ia menjelaskan bahwa domain situs judi adalah elemen yang seharusnya menjadi fokus penindakan. Domain tersebut dapat berganti dalam waktu cepat, sementara infrastruktur Cloudflare hanya menjadi jalur yang dimanfaatkan berbagai jenis situs, baik legal maupun ilegal. Afif menilai bahwa pemblokiran infrastruktur justru dapat memperburuk situasi karena menyulitkan ribuan layanan sah yang menggunakan Cloudflare untuk kecepatan dan keamanan akses.
Cloudflare merupakan salah satu perusahaan infrastruktur internet terbesar di dunia. Melalui jaringan Content Delivery Network, Cloudflare membantu mempercepat akses pengguna dengan mengambil konten dari server terdekat. Selain itu, Cloudflare menyediakan berbagai layanan keamanan seperti perlindungan dari serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS cepat, mitigasi bot, hingga reverse proxy yang dapat menyembunyikan alamat server asli. Layanan tersebut menjadi andalan lembaga pemerintah, sektor finansial, perusahaan teknologi, perguruan tinggi, dan startup di Indonesia.
Afif menjelaskan bahwa bila Cloudflare diblokir, dampaknya dapat langsung terasa dalam hitungan jam. Banyak layanan publik dapat menjadi lebih lambat, sementara beberapa situs mungkin tidak dapat diakses sama sekali. Hilangnya sistem cache yang biasanya mempercepat pemuatan halaman dapat membuat koneksi terasa jauh lebih lambat bagi pengguna internet. Selain itu, beberapa layanan digital yang bergantung pada Cloudflare untuk perlindungan keamanan dapat menjadi lebih rentan terhadap serangan.
Ia menambahkan bahwa pemblokiran Cloudflare tidak sama dengan pemblokiran situs tunggal, karena Cloudflare bertindak sebagai infrastruktur yang digunakan ribuan situs sekaligus. Jika akses Cloudflare diputus, gangguan dapat menyebar luas pada berbagai sektor. Layanan transaksi digital dapat tersendat, aktivitas marketplace bisa terganggu, dan sejumlah aplikasi perbankan online dapat mengalami penurunan stabilitas. Pengguna umum mungkin menghadapi koneksi yang tidak stabil, waktu muat halaman yang lebih lama, hingga meningkatnya jumlah kegagalan akses.
Dalam skenario terburuk, menurut Afif, pemutusan Cloudflare dapat membuat internet Indonesia menjadi lebih rentan. Tanpa perlindungan dari sistem keamanan Cloudflare, sejumlah situs mudah terkena serangan otomatis. Hal ini berdampak besar bagi layanan yang menangani transaksi keuangan karena rentan diserang ketika lapisan perlindungan berkurang. Selain itu, eksposur alamat server asli dapat meningkatkan risiko serangan yang lebih serius. Gangguan seperti ini dapat mempengaruhi operasional usaha dan membawa potensi kerugian ekonomi bagi sektor digital yang sedang berkembang cepat.
Afif menilai kewajiban pendaftaran PSE hanyalah proses administratif yang tidak otomatis menghentikan penyalahgunaan oleh situs judi online. Domain ilegal dapat muncul kembali dengan nama berbeda. Karena itu, ia menyarankan pemerintah menjalin kerja sama langsung dengan Cloudflare. Perusahaan tersebut telah berpengalaman menangani permintaan resmi dari pemerintah berbagai negara terkait penutupan domain bermasalah. Mekanisme seperti itu lebih efektif dan tidak mengganggu ribuan layanan legal yang menggunakan Cloudflare.
Kerja sama seperti ini dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang jelas. Melalui mekanisme penutupan domain, pemerintah dapat menyasar situs judi online secara tepat tanpa perlu memutus akses infrastruktur yang digunakan banyak pihak. Pendekatan ini dinilai lebih aman dan lebih efisien dibanding pemblokiran menyeluruh yang dapat merusak stabilitas internet nasional.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa status PSE penting untuk memperkuat koordinasi dan penegakan aturan. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berdialog dengan penyedia layanan global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi Indonesia. Sementara proses administrasi berlangsung, pengguna Cloudflare diminta untuk mempertimbangkan langkah antisipatif jika terjadi perubahan akses.
Keputusan pemerintah setelah masa tenggat akan menentukan apakah Cloudflare tetap dapat beroperasi secara normal di Indonesia. Pengamat mengingatkan bahwa kebijakan terhadap infrastruktur internet harus dilakukan dengan perhitungan yang matang karena dampaknya dapat terasa langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, serta layanan publik. Dengan peran Cloudflare yang besar dalam mendukung ekosistem digital, pendekatan yang cermat diperlukan agar penanganan situs ilegal tidak menimbulkan gangguan yang lebih luas.
