Rencana pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN bagi merek asal Amerika Serikat dalam skema perjanjian tarif timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat memunculkan dinamika baru di industri ponsel nasional. Kebijakan ini dinilai berpotensi mempercepat masuknya sejumlah produk yang selama ini tertahan regulasi, termasuk iPhone dari Apple dan lini Pixel dari Google.
Isu tersebut mencuat setelah muncul pembahasan terkait Agreement of Reciprocal Trade yang membuka peluang relaksasi sejumlah ketentuan perdagangan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah kemungkinan pembebasan kewajiban TKDN untuk produk asal Amerika Serikat.
Dampak Langsung ke Pasar Smartphone
Pengamat gadget Herry SW menilai, jika pembebasan itu benar diterapkan, iPhone berpotensi masuk lebih cepat ke pasar Indonesia. Selama ini, proses pemenuhan TKDN kerap menyebabkan jeda waktu antara peluncuran global dan ketersediaan resmi di dalam negeri.
Menurut dia, tanpa kewajiban tersebut, proses administrasi dan penyesuaian yang biasa dilakukan untuk memenuhi syarat TKDN dapat dipangkas. Hal ini bisa mempercepat distribusi sekaligus memangkas sejumlah biaya.
Dari sisi harga, ada kemungkinan produk menjadi lebih kompetitif. Biaya tambahan yang timbul akibat pemenuhan regulasi berpotensi ditekan. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak Apple maupun distributor terkait potensi penyesuaian harga.
Selain iPhone, peluang masuknya Google Pixel secara resmi juga dinilai semakin terbuka. Selama ini, Pixel belum dipasarkan secara resmi di Indonesia. Salah satu faktor yang disebut menjadi hambatan adalah regulasi, termasuk TKDN.
Jika hambatan tersebut dihapus khusus untuk produk Amerika Serikat, maka Pixel berpotensi hadir melalui jalur distribusi resmi. Hal ini dapat memperluas pilihan konsumen di segmen premium dan menengah atas.
Dinilai Tidak Adil bagi Vendor Lain
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik. Herry menilai, pembebasan TKDN hanya untuk merek asal Amerika Serikat berpotensi menciptakan ketimpangan.
Sejumlah vendor global seperti Samsung, vivo, realme, Xiaomi, dan Oppo telah membangun fasilitas produksi atau bekerja sama dengan mitra manufaktur di Indonesia untuk memenuhi ketentuan TKDN.
Investasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus komitmen jangka panjang di pasar Indonesia. Jika satu kelompok merek mendapatkan perlakuan berbeda, hal itu dinilai berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang.
Herry mengingatkan bahwa saat aturan TKDN pertama kali diterapkan untuk ponsel, skema yang berlaku mencakup aspek perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam perkembangannya, muncul pula skema investasi dan inovasi yang memungkinkan pemenuhan kewajiban tanpa harus membangun pabrik fisik.
Dengan adanya pembebasan khusus bagi produk Amerika Serikat, ia menilai jarak perlakuan antarvendor bisa semakin lebar. Ia berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut agar tercipta kesetaraan.
Salah satu opsi yang disebut adalah menghapus kewajiban TKDN untuk semua merek tanpa pengecualian. Opsi lain adalah memberikan insentif tambahan bagi perusahaan yang telah berinvestasi membangun fasilitas produksi di dalam negeri.
Kekhawatiran dari Pelaku Industri
Pandangan serupa disampaikan kreator konten teknologi Deka Pratama atau Depraz. Ia menilai kesepakatan resiprokal tersebut berpotensi lebih banyak membawa dampak negatif bagi industri teknologi nasional dibandingkan manfaatnya.
Menurut dia, perusahaan di luar Amerika Serikat selama ini telah mematuhi regulasi TKDN dan berkomitmen tinggi terhadap aturan yang berlaku. Jika muncul pengecualian khusus, hal itu dapat mencederai rasa keadilan dan kepercayaan pelaku industri.
Ia memprediksi vendor non Amerika Serikat dapat menyampaikan protes jika kebijakan tersebut benar diberlakukan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari para vendor tersebut terkait kemungkinan perubahan kebijakan.
Status Perjanjian Masih Berproses
Di tingkat global, dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat juga mengalami perubahan. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global yang sebelumnya diterapkan Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act. Dalam putusan enam banding tiga, mahkamah menyatakan kebijakan tersebut tidak konstitusional.
Sebagai tindak lanjut, Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru sebesar 10 persen selama 150 hari mulai 24 Februari. Perkembangan ini menambah kompleksitas pembahasan kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Di Indonesia, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa kelanjutan Agreement of Reciprocal Trade masih bergantung pada proses ratifikasi di masing-masing negara. Artinya, perjanjian tersebut belum dapat langsung diberlakukan.
Menurut dia, masih akan ada pembicaraan lanjutan antara kedua pihak terkait keputusan yang diambil. Pemerintah Indonesia disebut tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional dalam setiap langkah kebijakan.
Dengan demikian, pembebasan TKDN bagi produk Amerika Serikat masih berada pada tahap wacana dan pembahasan. Dampak riil terhadap pasar smartphone nasional baru akan terlihat apabila seluruh proses ratifikasi dan regulasi selesai.
Bagi konsumen, potensi masuknya iPhone dan Google Pixel secara lebih cepat tentu menjadi kabar yang dinantikan. Namun bagi industri, isu ini menyangkut prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan arah kebijakan manufaktur nasional ke depan. Pemerintah kini berada di posisi penting untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri dalam negeri.
