Pengumuman Penyelidikan Resmi
Pada 22 November 2025, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah munculnya laporan dan informasi mengenai adanya penyimpangan dalam proyek yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pemprov.
“Saat ini, kami fokus mencari bukti-bukti yang jelas untuk mendukung penyidikan ini,” ungkap Rachmat Supriady, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel. Pengumuman ini disampaikan setelah pihak kejaksaan melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga terlibat.
Lokasi Penggeledahan
Pihak Kejaksaan melakukan penggeledahan di tiga tempat: Kantor Dinas Tanaman Pangan, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Gowa. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen dan informasi yang relevan dengan proyek pengadaan bibit nanas.
“Beberapa dokumen penting seperti kontrak kerja dan bukti transaksi lain telah disita. Semua ini akan membantu kami menyusun konstruksi hukum yang lebih kuat,” jelas Rachmat. Pihaknya juga menekankan bahwa tindakan ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Keputusan untuk menggeledah kantor-kantor tersebut diambil setelah adanya tanda-tanda awal tentang kemungkinan penyimpangan finansial dalam proyek ini. Nilai pagu anggaran yang cukup besar membuat tindakan ini menjadi sangat krusial.
Dugaan Mark Up Harga
Jaksa menyatakan bahwa mereka menduga adanya praktik mark up dan pengadaan fiktif dalam proyek ini yang dapat berakibat pada kerugian bagi keuangan negara. Masyarakat juga khawatir melihat dana sebesar ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Kami ingin tahu ke mana uang kami pergi,” ungkap seorang petani yang berpartisipasi dalam program tersebut.
Rachmat menambahkan bahwa meski hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, penyidik sedang mengembangkan kasus ini untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab. “Kami akan mengevaluasi semua alat bukti yang telah kami peroleh, dan menyelidiki lebih jauh mengenai pihak-pihak yang terlibat.”
Para petani berharap agar pengusutan ini membawa keadilan. “Kami butuh jaminan bahwa dana tersebut memang untuk memperbaiki kondisi pertanian, bukan malah dikorupsi,” imbuhnya.
Respon Masyarakat dan Aktivis
Berita tentang pengusutan kasus ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis anti-korupsi yang mendukung langkah Kejaksaan. “Ini adalah langkah yang baik untuk menunjukkan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi,” ucap seorang aktivis.
Masyarakat pun mengharapkan transparansi dalam proses penyidikan agar tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan. “Kami berharap semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal,” lanjutnya.
Di kalangan petani, aksi pengusutan ini juga memberikan harapan baru. “Jika korupsi ini terbongkar, mungkin kami bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya untuk meningkatkan hasil pertanian,” ungkap seorang petani asal Sulsel.
Persoalan Korupsi di Sektor Pertanian
Korupsi dalam sektor pertanian sering kali berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Proyek pengadaan bibit yang semestinya bermanfaat justru bisa menjadi sumber masalah. “Ketika ada mark up, bibit yang sampai ke tangan petani kemungkinan besar jauh dari kualitas yang diinginkan,” jelas seorang akademisi.
Dia menambahkan, “Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal masa depan para petani. Mereka sangat bergantung pada kualitas bibit untuk menghasilkan panen yang baik.”
Sejumlah petani mengaku merasa dirugikan akibat ketidaktransparanan dalam penggunaan dana publik. “Kami berharap proyek yang seharusnya membantu justru tidak menjadi sumber masalah baru,” ucap seorang petani berusia lanjut.
Dinas Terkait Berkomitmen
Dalam pernyataannya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemprov Sulsel memastikan akan bekerja sama dengan pihak hukum. “Kami menyambut baik proses hukum ini karena kami juga ingin mengetahui kebenarannya,” jelas pihak dinas.
Pihak dinas menyatakan bahwa mereka siap untuk memberikan semua data dan documen yang diperlukan untuk membantu penyidikan. “Kami berharap bisa membantu mengklarifikasi semua isu yang ada,” lanjut mereka.
Dinas menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua proyek yang dikelola ke depan dilakukan dengan transparan. “Kami ingin kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi adanya perubahan positif dalam sistem pengadaan. Banyak pihak menyerukan perlunya reformasi untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.
“Reformasi dalam sistem pengadaan pemerintah perlu segera dilakukan untuk memastikan dana publik digunakan dengan tepat,” ucap seorang pakar hukum. Langkah-langkah ini diharapkan selaras dengan keinginan masyarakat untuk melihat perubahan nyata.
Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana publik semakin terasa. “Kami akan terus memantau dan aktif berpartisipasi dalam memastikan penggunaan anggaran yang baik,” tambah seorang aktivis masyarakat.
Akuntabilitas dan Transparansi
Di tengah sorotan ini, pemerintah juga diingatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang mereka dialokasikan. “Setiap program pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas seorang anggota DPR.
Dia menambahkan, “Kami juga mendesak agar ada mekanisme yang lebih baik dalam mengawasi proyek-proyek pengadaan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua.”
Ketersediaan informasi yang jelas dan terbuka akan membantu mengurangi potensi terjadinya korupsi di sektor-sektor tertentu di masa depan. Masyarakat dan pemerintah perlu saling mendukung dalam menciptakan iklim yang lebih transparan.
Kesimpulan: Menuju Perubahan yang Berkelanjutan
Kasus dugaan korupsi bibit nanas ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi pengelolaan dana di sektor pertanian. Masyarakat berharap melalui penyelidikan ini, keadilan dapat ditegakkan, dan perbaikan dalam praktik pengadaan dapat segera terwujud.
Proses hukum yang berjalan ini harus diiringi dengan tekad dari semua pihak untuk berkontribusi pada perubahan yang lebih baik. “Jika kita bersatu, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pertanian di Sulawesi Selatan,” tutupnya.
Akhirnya, harapan agar korupsi tidak lagi menjangkiti sektor-sektor penting seperti pertanian tetap menjadi tujuan bersama. Bersama, mari kita jaga integritas dan keberlanjutan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan semua.
