Makna Warna Pink dan Hijau dalam 17+8 Tuntutan Rakyat: Arti di Balik Simbol Solidaritas yang Viral

Gelombang Baru Gerakan Rakyat

Indonesia kembali diguncang gelombang aspirasi rakyat yang kini tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga merambah dunia maya. Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi trending di media sosial sejak 1 September 2025. Poster berwarna pink dan hijau membanjiri Instagram dan X, sementara ribuan warganet mengganti foto profil dengan latar dua warna tersebut sebagai bentuk solidaritas. Kampanye ini diprakarsai oleh sejumlah figur publik seperti Andovi da Lopez, Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati, hingga Andhyta Utami, sehingga penyebarannya berlangsung cepat dan masif.

Kampanye ini muncul sebagai respons atas demonstrasi besar pada 28–30 Agustus 2025 yang dipicu oleh kontroversi kenaikan tunjangan DPR serta tindakan aparat yang dinilai represif. 17+8 sendiri merujuk pada 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera dipenuhi pemerintah dan 8 tuntutan jangka panjang yang menjadi agenda reformasi hingga Agustus 2026.

Makna Warna Pink dan Hijau

Salah satu daya tarik utama kampanye ini adalah pilihan warna yang digunakan. Pink dan hijau bukan sekadar estetika, tetapi simbol yang sarat makna.

• Pink melambangkan empati, kelembutan, sekaligus keberanian yang humanis. Sosok ibu berhijab pink yang berdiri di garis depan aksi 28 Agustus menjadi ikon yang kemudian disebut warganet sebagai Brave Pink. Ia mengingatkan bahwa keberanian rakyat tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan, melainkan juga melalui keteguhan hati yang lembut.
• Hijau merepresentasikan harapan, keseimbangan, dan reformasi. Warna ini dihubungkan dengan tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang mengenakan jaket hijau saat tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob. Dari sana, hijau dikenal sebagai Hero Green, simbol pengorbanan sekaligus harapan agar perjuangan rakyat menghasilkan perubahan nyata.

Kombinasi pink dan hijau menjadi bahasa visual yang kuat. Pink menyuarakan sisi emosional, hijau menyuarakan rasionalitas reformasi. Bersama-sama, keduanya menjadi identitas kolektif yang mudah dikenali dan diikuti.

Isi Lengkap 17 Tuntutan Jangka Pendek

Berikut poin-poin yang harus segera dipenuhi pemerintah sebelum 5 September 2025:

1. Tarik TNI dari urusan pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat.
3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan secara rutin transparansi anggaran DPR termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas.
5. Badan Kehormatan DPR wajib memeriksa anggota bermasalah, bekerja sama dengan KPK untuk mengusut aset mencurigakan.
6. Partai politik harus menindak kader yang bertindak tidak etis.
7. Partai politik menyatakan berpihak kepada rakyat dalam situasi krisis.
8. Kader DPR wajib terlibat dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Polisi membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan polisi, gunakan prosedur standar dalam pengendalian massa.
11. Tindak tegas aparat yang melanggar HAM, termasuk komandan di lapangan.
12. Pastikan TNI kembali ke barak dan tidak mengintervensi urusan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih tugas Polri.
14. Sampaikan pernyataan publik bahwa TNI tidak akan masuk ruang sipil dalam krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga ojek online.
16. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum, kontrak, dan outsourcing.

Isi Lengkap 8 Tuntutan Jangka Panjang

Sementara itu, ada delapan tuntutan besar yang harus diwujudkan pemerintah hingga Agustus 2026:

1. Reformasi menyeluruh di DPR, termasuk audit independen, penghapusan fasilitas istimewa, serta penerapan KPI bagi anggota.
2. Reformasi partai politik dengan kewajiban membuka laporan keuangan publik, serta memperkuat peran oposisi.
3. Rancang sistem perpajakan yang lebih adil untuk semua lapisan masyarakat.
4. Sahkan RUU Penyitaan Aset Koruptor.
5. Perkuat independensi KPK dan perketat hukuman bagi koruptor.
6. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
7. Pastikan TNI tetap di barak tanpa pengecualian.
8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan secara menyeluruh untuk melindungi rakyat.

Viralitas dan Efek Politik

Kampanye 17+8 membuktikan bagaimana kekuatan visual dapat menggerakkan massa. Pink dan hijau menjadi identitas baru solidaritas rakyat. Fenomena mengganti foto profil sederhana ternyata mampu menyatukan warganet lintas generasi.

Dari sisi politik, tuntutan ini menjadi tekanan nyata bagi pemerintah dan DPR. Agenda jangka pendek bersifat mendesak dan langsung menyentuh isu HAM, keadilan sosial, serta transparansi. Sementara agenda jangka panjang menuntut reformasi struktural yang selama ini dianggap stagnan. Jika pemerintah tidak segera merespons, gelombang protes berpotensi membesar dan menambah jarak antara rakyat dengan penguasa.

Penutup

Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat telah melampaui sekadar daftar aspirasi. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan modern yang kreatif, memadukan kekuatan visual dengan substansi tuntutan. Warna pink mengingatkan bahwa keberanian bisa lahir dari empati, sementara hijau menegaskan bahwa harapan harus dibangun di atas pengorbanan. Bersama, keduanya menjadi suara rakyat yang sulit diabaikan.