Pyongyang – Sebanyak 30 pejabat Korea Utara dieksekusi mati oleh Kim Jong Un pada Agustus 2024, setelah dianggap gagal melakukan mitigasi bencana banjir besar yang melanda provinsi Chagang pada bulan Juli. Banjir ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dan lebih dari 15.000 orang harus mengungsi. Laporan ini pertama kali diungkap oleh TV Chosun, dan kemudian dikuatkan oleh media seperti The Straits Times dan Independent.
Eksekusi ini menyasar pejabat-pejabat yang terlibat dalam penanganan banjir, yang menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah. Di kota Sinuiju dan Uiju, misalnya, lebih dari 4.100 rumah rusak parah, sementara ribuan hektare lahan pertanian dan infrastruktur vital juga hancur. Banjir besar ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sedang memantau situasi di Korea Utara dengan cermat, meskipun belum ada detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Korea Utara. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang biasanya memberikan komentar tentang isu-isu terkait Korea Utara, menolak berkomentar mengenai eksekusi ini.
Kim Jong Un dalam pertemuan darurat partai yang digelar setelah banjir menegaskan bahwa pejabat-pejabat yang gagal melindungi rakyatnya akan mendapatkan hukuman berat. Tak lama setelah itu, eksekusi massal terhadap para pejabat yang dianggap lalai dalam tugasnya dilaksanakan sebagai bentuk hukuman atas tanggung jawab mereka terhadap jatuhnya korban jiwa.
Meskipun banjir ini menyebabkan ribuan korban, media pemerintah Korea Utara tidak mengungkapkan angka pasti. Propaganda pemerintah hanya menampilkan Kim Jong Un yang mengawasi langsung upaya penyelamatan dan relokasi, serta memfokuskan pada keberhasilan menyelamatkan sekitar 5.000 orang dari daerah bencana.
Selain menolak segala bentuk bantuan internasional, Kim Jong Un juga menginstruksikan agar penduduk yang terdampak bencana segera dipindahkan ke Pyongyang, di mana mereka akan menerima perawatan dan dukungan dari pemerintah. Pembangunan kembali wilayah yang terdampak diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, dan selama itu, pemerintah berjanji akan terus memberikan bantuan bagi warga yang terkena dampak bencana ini.
4o
