Pendahuluan
Desa Kohod di Kabupaten Tangerang mendadak menjadi sorotan publik setelah Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan keheranannya terhadap gaya hidup Kepala Desa (Kades) Kohod yang mengemudikan mobil mewah Rubicon. Pernyataan ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai sumber kekayaan Kades, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak masyarakat.
Latar Belakang Kejadian
Dalam rapat yang diadakan antara Menteri ATR/BPN dan Komisi II DPR pada Rabu, 30 Januari 2025, Dede Yusuf menyampaikan keheranannya. “Kades Kohod naik Rubicon, sedangkan kami saja belum tentu bisa membelinya,” ungkap Dede, yang menandakan adanya kejanggalan dalam gaya hidup Kades dibandingkan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya.
Dede menjelaskan bahwa Desa Kohod memiliki hak guna bangunan (HGB) yang paling banyak terkait dengan pagar laut, dengan total 263 bidang di lahan seluas 390 hektar. “Ini sangat unik karena di desa lain di Kabupaten Tangerang, tidak ditemukan HGB sebanyak itu,” tambahnya.
Pertanyaan Tentang Sumber Kekayaan
Pernyataan Dede Yusuf tidak hanya menyoroti gaya hidup Kades, tetapi juga menciptakan rasa ingin tahu besar di masyarakat mengenai sumber kekayaan Kades tersebut. “Bagaimana mungkin seorang Kades bisa memiliki mobil seharga miliaran rupiah? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dari informasi yang beredar, Kades Kohod yang dikenal dengan inisial A, tidak hanya memiliki kendaraan mewah, tetapi juga dikabarkan memiliki aset lain yang cukup signifikan. Warga setempat mulai mempertanyakan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. “Kami ingin tahu dari mana sumber uangnya. Tidak semua warga desa mampu hidup sebaik itu,” tambah warga tersebut.
Dugaan Praktik Tidak Etis
Dede Yusuf juga menyinggung kemungkinan adanya praktik tidak etis yang dilakukan Kades Kohod. “Saya mendengar bahwa ada permainan antara pengembang dan Kades. Mobil Rubicon ini bisa jadi pertanda adanya sesuatu yang tidak beres,” ungkap Dede. Spekulasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa kekayaan Kades bisa jadi berasal dari praktik yang tidak transparan.
Lebih lanjut, Dede mempertanyakan mengapa Desa Kohod menjadi lokasi dengan jumlah HGB terbanyak. “Desa Kohod tidak memiliki proyek strategis nasional (PSN), lalu kenapa bisa memiliki HGB sebanyak itu?” tanyanya. Hal ini menunjukkan adanya keanehan dalam pengaturan tata ruang dan peruntukan lahan di desa tersebut.
Reaksi Masyarakat
Masyarakat Desa Kohod merespons berita ini dengan beragam pendapat. Banyak yang merasa prihatin dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah. “Kami ingin pemerintah turun tangan untuk menyelidiki masalah ini. Ini bukan hanya soal satu orang, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan desa,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Sementara itu, beberapa warga lainnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemimpin desa. “Kami memilih Kades untuk memperjuangkan kepentingan kami, bukan untuk hidup mewah,” ungkap seorang warga lain. Kekecewaan ini mencerminkan harapan masyarakat akan pemimpin yang transparan dan bertanggung jawab.
Tindakan Pemerintah
Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah berjanji untuk melakukan investigasi terkait pengelolaan HGB dan kekayaan Kades. “Kami akan memeriksa semua dokumen dan izin yang ada untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi,” kata perwakilan Pemkab Tangerang. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.
Dalam rapat yang sama, Dede Yusuf meminta agar pemerintah daerah lebih ketat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. “Kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus serupa yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Pentingnya Transparansi
Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pemerintahan desa. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. “Jika ada yang tidak beres, harus ada sanksi tegas. Kami tidak ingin ada yang mengambil keuntungan dari posisi mereka,” tambah Dede.
Transparansi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami berharap pemerintah bisa lebih terbuka dalam hal pengelolaan keuangan desa. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujar seorang aktivis yang peduli terhadap isu pemerintahan.
Implikasi Kebijakan
Kejadian ini juga berimplikasi pada kebijakan yang ada. Dede Yusuf menyatakan bahwa perlu ada regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan aset desa dan transparansi keuangan. “Kami akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. “Kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus serupa yang merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Penutup
Kejadian di Desa Kohod ini merupakan pengingat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui dan mempertanyakan setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat, diharapkan praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan keuangan desa bisa dicegah.
Kita semua perlu berperan aktif dalam menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Kejadian ini menjadi titik awal untuk mendorong perubahan positif di tingkat desa dan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.
