Jakarta – Sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan bocor, termasuk data milik Presiden Joko Widodo. Insiden ini diduga melibatkan seorang peretas yang dikenal dengan nama Bjorka. Merespons hal ini, Presiden segera menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera bertindak.
Presiden menekankan bahwa mitigasi harus segera dilakukan oleh Kemenkominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk meminimalisir dampak dari kebocoran data ini. Dia meminta seluruh instansi terkait untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efektif.
“Saya sudah meminta Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran data ini,” kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Jokowi menambahkan bahwa insiden kebocoran data seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Ia mengingatkan bahwa penggunaan kata sandi yang lemah serta penyimpanan data di berbagai tempat tanpa pengamanan yang baik dapat memudahkan peretas untuk mengakses informasi sensitif.
“Kejadian ini bisa terjadi karena penggunaan password yang lemah atau penyimpanan data yang tidak teratur. Kita harus segera memperbaiki ini,” jelasnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan turut merespons kejadian ini dengan melakukan investigasi mendalam. Mereka menyatakan sedang menyelidiki penyebab kebocoran dan akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang beredar,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rabu (18/9/2024).
Kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, yang menemukan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang dijual meliputi NIK, alamat, nomor telepon, dan email. Harga jual data tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 150 juta.
“Diperkirakan ada 6 juta data NPWP yang dijual di forum ilegal dengan harga sekitar Rp 150 juta,” ungkap Teguh melalui akun media sosialnya.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan data pribadi. Penguatan sistem keamanan digital menjadi sangat penting untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
