Pemerintah Taiwan resmi menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap CEO OnePlus, Pete Lau, atas dugaan pelanggaran hukum terkait perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Selasa, 13 Januari 2026 waktu setempat, dan dikonfirmasi sejumlah media Taiwan, termasuk Taiwan News.
Kasus ini berpusat pada dugaan perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa izin resmi pemerintah. Praktik tersebut diduga melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, regulasi yang mengatur interaksi ekonomi dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan. Dalam ketentuannya, perusahaan asal China diwajibkan memperoleh persetujuan pemerintah Taiwan sebelum mempekerjakan warga lokal.
Menurut jaksa, Pete Lau diduga bekerja sama dengan dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya kini telah didakwa karena perannya dalam mendirikan serta mengelola perusahaan yang digunakan sebagai kedok perekrutan. Jaksa menyebut skema ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan dirancang untuk menghindari pengawasan regulator Taiwan.
Lin dan Cheng disebut memiliki peran kunci dalam proses administratif. Berdasarkan temuan penyidik, pada Maret 2014, Lin dan Cheng mendaftarkan sebuah perusahaan dengan nama “OnePlus” di Hong Kong. Setahun kemudian, Cheng selaku perwakilan hukum mengganti nama perusahaan tersebut menjadi “Sonar”. Perubahan identitas ini diduga bertujuan menyamarkan hubungan langsung dengan OnePlus sebagai perusahaan induk.
Aliran dana menjadi sorotan utama dalam penyelidikan ini. Antara Agustus 2015 hingga Januari 2021, perusahaan tersebut dilaporkan menyalurkan lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan atau setara sekitar Rp 1,2 triliun ke Taiwan melalui perusahaan perdagangan di Hong Kong. Dana itu dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil penjualan aset R&D.
Namun, jaksa menyatakan dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan yang dilaporkan. Investigasi menemukan bahwa uang itu dipakai untuk merekrut teknisi Taiwan, membayar gaji karyawan, serta membeli peralatan operasional. Pola transaksi ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghindari ketentuan perizinan ketenagakerjaan lintas negara.
Dalam pemeriksaan, Cheng mengaku hanya bertindak sebagai perwakilan hukum yang menangani perencanaan pajak. Ia menyatakan tidak terlibat dalam operasional perusahaan dan tidak menerima gaji. Cheng juga menegaskan bahwa cabang Taiwan hanya berfokus pada penelitian dan pengembangan ponsel OnePlus. Klaim tersebut masih diverifikasi oleh penyidik.
Sementara itu, Lin yang disebut diangkat langsung oleh Pete Lau sebagai direktur R&D, mengakui bertanggung jawab dalam proses wawancara dan kepemimpinan tim teknis. Ia menyatakan bahwa unit OnePlus di Taiwan tidak memiliki klien sendiri dan seluruh keputusan operasional ditentukan oleh Pete Lau. Pernyataan ini memperkuat dugaan jaksa mengenai kendali langsung dari manajemen pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait surat perintah penangkapan tersebut. Tidak ada klarifikasi publik dari Pete Lau maupun perwakilan perusahaan mengenai tuduhan yang diajukan pemerintah Taiwan.
Kasus ini muncul di tengah upaya intensif Taiwan menekan praktik perekrutan ilegal oleh perusahaan asal China. Pemerintah Taiwan menilai perekrutan teknisi lokal, terutama di sektor semikonduktor dan teknologi tinggi, berpotensi mengancam keamanan nasional. Taiwan dikenal memiliki tenaga kerja dengan keahlian teknologi yang diakui secara global, sehingga menjadi target utama perusahaan asing.
Biro Investigasi Taiwan mencatat, sejak 2020 hingga Maret 2025, lebih dari 100 investigasi telah dilakukan terhadap perusahaan China yang diduga beroperasi secara ilegal di Taiwan. Pada tahun lalu saja, otoritas menggerebek 34 lokasi terkait penyelidikan terhadap 11 perusahaan teknologi China. Salah satunya adalah Semiconductor Manufacturing International Corp, yang diduga mendirikan cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai entitas asing.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menandai eskalasi serius dalam penegakan hukum lintas selat. Pemerintah Taiwan menegaskan akan terus memperketat pengawasan demi melindungi sumber daya manusia strategisnya. Perkembangan lanjutan kasus ini masih menunggu respons resmi dari OnePlus serta langkah hukum berikutnya dari otoritas Taiwan.
