Aksi Demonstrasi di Depan DPRD
Pada Senin, 1 September 2025, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melakukan pertemuan langsung dengan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Ternate. Dalam acara ini, Gubernur Sherly didampingi oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray, serta Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.
Massa aksi, yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, berkumpul untuk menyampaikan 17 tuntutan yang dianggap penting bagi masyarakat. “Kami ingin suara kami didengar dan aspirasi kami diperhatikan,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa saat membacakan tuntutan.
Tuntutan yang Diajukan oleh Mahasiswa
Tuntutan yang dibacakan oleh mahasiswa mencakup berbagai isu yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di antaranya adalah desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), pengesahan Undang-Undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. “Kami percaya bahwa reformasi agraria sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat,” kata seorang mahasiswa.
Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan. “Kami ingin status tanah di Tabona yang jelas, agar hak-hak kami diakui,” tambahnya. Tuntutan lainnya termasuk pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini terjerat masalah hukum.
Respon Gubernur terhadap Tuntutan
Menanggapi semua tuntutan tersebut, Gubernur Sherly memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib. “Saya mendengar dengan saksama semua tuntutan yang disampaikan. Sebagian besar dari tuntutan ini berada di kewenangan pusat, dan tugas saya adalah memastikan suara kalian didengar oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sherly mengakui bahwa kewenangannya terbatas dalam lingkup Maluku Utara. Namun, ia berkomitmen untuk menyampaikan isu-isu penting yang diangkat oleh mahasiswa kepada pihak terkait di pusat. “Masalah tanah di Tabona akan segera ditindaklanjuti, dan izin IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM,” katanya.
Tanah di Tabona: Isu yang Mendesak
Salah satu fokus utama tuntutan mahasiswa adalah masalah tanah di Tabona. Gubernur Sherly menegaskan bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti. “Kami akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan hak masyarakat di Tabona dihormati,” tegasnya.
Mahasiswa mengharapkan agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini. “Kami ingin kepastian hukum mengenai tanah kami. Tanah kami adalah hidup kami,” ungkap seorang aktivis. Mereka berharap agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai status tanah mereka agar tidak terjadi konflik di masa depan.
Evaluasi Izin Usaha Pertambangan
Tuntutan lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi izin usaha pertambangan (IUP). Mahasiswa menekankan pentingnya evaluasi yang transparan terhadap izin yang telah dikeluarkan. “Kami khawatir banyak izin yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat,” ungkap seorang perwakilan mahasiswa.
Gubernur Sherly menyatakan bahwa izin IUP merupakan wewenang Kementerian ESDM. “Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada kementerian terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh,” jelasnya. Ia berharap agar semua izin yang ada dapat dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat.
Tuntutan Pembebasan Warga Adat
Tuntutan untuk pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Gubernur Sherly menekankan bahwa proses hukum mereka sedang berlangsung. “Saya membuka ruang komunikasi dengan pihak Kejaksaan untuk mempertimbangkan keringanan hukum bagi mereka,” katanya.
“Saya akan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Keluarga mereka juga perlu diperhatikan,” tambahnya. Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari massa aksi, yang berharap ada tindakan nyata dari pemerintah.
Perda Adat yang Dinanti
Salah satu tuntutan utama dari mahasiswa adalah pengesahan Perda adat. Gubernur Sherly menjelaskan bahwa pengesahan Perda adat sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat. “Kami akan mempercepat proses ini agar masyarakat adat mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Mahasiswa berharap agar pengesahan Perda adat dapat segera direalisasikan. “Kami ingin agar hak-hak adat kami diakui secara resmi oleh pemerintah,” ungkap salah satu perwakilan massa. Mereka menilai pengesahan Perda ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Penghargaan kepada TNI dan Polri
Selama aksi berlangsung, Gubernur Sherly memberikan penghargaan kepada TNI dan Polri yang mengawal jalannya demonstrasi. “Keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Aksi ini dapat berlangsung damai berkat dukungan mereka,” ujarnya.
Mahasiswa juga merasa puas dengan pengawalan yang dilakukan oleh aparat keamanan. “Kami bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang berkat pengawalan yang baik,” kata seorang mahasiswa yang mengikuti aksi. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi aksi massa.
Harapan untuk Dialog Berkelanjutan
Di akhir pertemuan, Gubernur Sherly menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. “Saya berjanji akan terus berkomunikasi dengan kalian dan memastikan aspirasi ini didengar,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga berharap bahwa pertemuan ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah. “Kami ingin agar masalah kami tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan nyata,” ungkap salah satu peserta aksi.
Penutup: Membangun Hubungan yang Konstruktif
Pertemuan Gubernur Sherly dengan massa aksi di Ternate menjadi langkah penting dalam membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog yang terbuka, diharapkan semua isu yang dihadapi masyarakat dapat teratasi dengan baik.
“Ini adalah awal dari proses yang panjang, tetapi kami yakin dengan kerjasama, semua tuntutan ini bisa diwujudkan,” ungkap seorang aktivis. Masyarakat berharap agar pengakuan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah ke depannya.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, dan semua aspirasi dapat terwujud demi kesejahteraan bersama.
