Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi mengubah wajah registrasi kartu SIM di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi kini tidak lagi bertumpu pada input Nomor Induk Kependudukan semata, tetapi mewajibkan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah dengan prinsip know your customer atau KYC.
Aturan yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2026 ini membawa perubahan mendasar. Kartu perdana wajib dijual dalam kondisi tidak aktif, kepemilikan nomor dibatasi maksimal tiga nomor per operator, serta masyarakat diberi hak untuk mengecek dan memblokir nomor yang terdaftar atas identitas mereka. Seluruh kebijakan ini diarahkan pada satu tujuan utama, yakni mempersempit ruang gerak penipuan digital yang selama ini tumbuh subur melalui nomor seluler anonim.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa registrasi SIM tidak lagi diposisikan sebagai prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital. Dalam praktiknya, Warga Negara Indonesia wajib melakukan registrasi dengan basis NIK dan data biometrik wajah. Sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, proses dilakukan dengan melibatkan identitas kepala keluarga.
Langkah ini menutup celah lama yang selama bertahun tahun dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. Nomor aktif yang dijual bebas tanpa verifikasi ketat kerap digunakan untuk penipuan OTP, spam pinjaman online, hingga kejahatan berbasis rekayasa sosial. Dengan kebijakan kartu perdana tidak aktif, nomor baru hanya dapat digunakan setelah identitas pelanggan tervalidasi secara penuh.
Selain itu, pembatasan maksimal tiga nomor prabayar per pelanggan per operator menjadi upaya menekan praktik penyalahgunaan identitas massal. Pemerintah juga mewajibkan operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor, sehingga pemilik NIK dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas namanya dan mengajukan pemblokiran jika ditemukan penyalahgunaan.
Jika dilihat secara global, kebijakan Indonesia sejatinya tidak berdiri sendiri. Beberapa negara telah lebih dulu menerapkan registrasi SIM berbasis identitas ketat, bahkan biometrik. Di India, misalnya, pemerintah mewajibkan verifikasi biometrik melalui sistem Aadhaar untuk registrasi SIM. Langkah tersebut terbukti memangkas signifikan jumlah kartu prabayar fiktif, meskipun sempat menuai kritik terkait perlindungan data pribadi.
China menerapkan pendekatan serupa sejak 2019 dengan kewajiban pemindaian wajah saat pembelian kartu SIM. Regulasi tersebut efektif menghilangkan peredaran kartu anonim, tetapi juga memicu kekhawatiran soal pengawasan berlebihan. Sementara itu, Jerman dan negara Uni Eropa memilih jalur berbeda. Registrasi SIM tetap wajib identitas, namun tidak menggunakan biometrik wajah. Perlindungan data pribadi dijaga ketat melalui regulasi General Data Protection Regulation atau GDPR dengan sanksi besar bagi operator yang lalai.
Indonesia berada di persimpangan antara kebutuhan keamanan dan kepercayaan publik. Di satu sisi, biometrik menawarkan verifikasi yang jauh lebih kuat dibanding sekadar input NIK. Di sisi lain, tantangan terbesar terletak pada tata kelola data. Pemerintah mewajibkan operator menerapkan standar keamanan informasi internasional serta sistem pencegahan penipuan. Namun hingga kini, mekanisme audit publik dan transparansi pengelolaan data biometrik masih menjadi pekerjaan rumah.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebocoran data bukan isu baru di Indonesia. Karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan berlapis terhadap operator dan konsistensi penegakan sanksi administratif. Tanpa itu, risiko kebocoran data biometrik berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih serius dibanding kebocoran data konvensional.
Pemerintah juga membuka ruang transisi melalui fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya hanya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga. Langkah ini penting agar kebijakan tidak bersifat eksklusif dan memberi waktu adaptasi bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.
Secara realistis, aturan baru ini tidak akan langsung menghapus penipuan digital. Pelaku kejahatan cenderung beradaptasi dengan celah baru. Namun dengan identitas nomor yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, beban pembuktian berpindah ke pelaku, bukan korban. Ini merupakan pergeseran penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional.
Dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi memperbaiki kualitas basis data pelanggan operator dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital. Namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, perlindungan data yang ketat, serta keterbukaan pemerintah dalam merespons kritik publik.
Indonesia telah memilih jalur tegas dengan biometrik sebagai fondasi registrasi SIM. Tantangannya kini bukan lagi pada regulasi, melainkan pada bagaimana aturan tersebut dijalankan secara akuntabel, aman, dan berimbang antara keamanan nasional dan hak privasi warga.
